Ketua PMI Provinsi Jambi

Ketua PMI Jambi “PMI Dapat Didanai Secara Berkala Melalui APBD” Selain Itu?

Spread the love

Undang – Undangnya Jelas Tugas PMI Untuk Kemanusiaan, Simak Kepressnya Hingga Soal Pertolongan Pertama

Pmitebo.or.id, Kepalangmerahan – Kunjungan Wakil Presiden RI dua kali sekaligus Ketua Umum PMI Pusat Bp. H. Muhammad Jusuf Kala memberikan kesan dan warna tersendiri. Tercatat dalam waktu enam bulan ini beliau mengunjungi Jambi. Disamping itu, beliau juga menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan Pengurus dan Sukarelawan PMI dalam Provinsi Jambi. Silaturahmi dan Jamuan Makan Malam Bapak H. Muhammad Jusuf Kalla dengan Pengurus PMI se Provinsi jambi dan Dewan Masjid Indonesia se Provinsi Jambi berlangsung di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi (25/11/19).

Acara tersebut diawali dengan sambutan dari Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jambi tentang membangun kemaslahatan umat dan perekonomian umat dari Masjid. Dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama dengan BUMD Provinsi Jambi, Dinas Koperasi Provinsi Jambi dan stakeholder potensial lainnya.

Setelah itu, sambutan dari Ketua PMI Provinsi Jambi (Gubernur Jambi Periode 2010 – 2015/Anggota DPR – RI 2019 – 2024) Bapak H. Hasan Basri Agus yang kerap disapa Pak HBA. Dalam sambutannya beliau menuturkan bahwa ditengah keterbatasa PMI tetap eksis.

“Ditengah keterbatasan PMI tetap eksis, ditengah bencana Kabut Asap yang melanda Provinsi Jambi baru – baru ini, PMI Provinsi Jambi bersama PMI Kabupaten/Kota serta Organisasi Potensial lainnya telah mendistribusikan lebih dari 240.000 Masker Evo dan N95, Pendirian Rumah Bebas Asap, Terapi Oksigen, Pendistribusian Air Bersih, serta Ikut memadamkan Kabut Asap” Tutur H. Hasan Basri Agus

Disamping itu, ia menekankan sesuai dengan Permendagri bahwa PMI dapat dibantu dengan dana APBD secara berkala karena Undang – Undang sudah ada.

“Saya telah mempelajari PMI sudah dari lama, tidak perlu khawatir PMI dapat diberikan dana Hibah APBD secara berkala, karena undang – undang dan Peraturan Pemerintahnya sudah ada”. Pungkasnya

Secara terpisah, UU Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kepalangmerahan dan PP Nomor 7 Tahun 2019 merupakan dasar dari Pelaksanaan Kegiatan Kepalangmerahan serta Tugas dari Palang Merah Indonesia itu sendiri. Disamping itu, sebelum terbitnya UU Kepalangmerahan, PMI sendiri telah diakui sebagai Organisasi yang diamanahkan untuk menjalankan tugas Kepalangmerahan.

Keppres No. 25 Tahun 1950

Karena sejak dibentuk pada tahun 1945 hingga akhir tahun 1949 PMI ikut terjun dalam mempertahankan kemerdekaan RI sebagai alat perjuangan, yang karena tidak sempat melakukan penataan organisasi sebagaimana mestinya, pengesahan secara hukum baru dilakukan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 25 Tahun 1950 yang dikeluarkan tanggal 16 Januari 1950. Yang menetapkan :

Mengesahkan Anggaran Dasar dari dan mengakui sebagai badan hukum Perhimpunan Palang Merah Indonesia, menunjuk Perhimpunan Palang Merah Indonesia sebagai satu satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan palang merah di Republik Indonesia Serikat menurut Conventie Geneve (1864,1906,1929,1949) 

( isi lengkap Keppres dapat dilihat di lampiran AD/ART PMI )

Penegasan tersebut bukanlah sekedar untuk memberikan landasan hukum PMI sebagai organisasi sosial tetapi juga mempunyai latar belakang pertimbangan dan tujuan yang bersifat Internasional sebagai hasil dari Perundingan Meja Bundar tanggal 27 Desember 1949.

Keppres No. 246 Tahun 1963

Pada 29 November 1963 pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 246 Tahun 1963 yang melengkapi Keppres No. 25 Tahun 1950. Melalui Keppres ini pemerintah Republik Indonesia mengesahkan :

Tugas Pokok dan Kegiatan – Kegiatan Palang Merah Indonesia yang berazaskan Perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda – bedakan bangsa, golongan dan faham politik

( isi lengkap Keppres dapat dilihat di lampiran AD/ART PMI )

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah salah satu landasan hukum dari Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang mengatur asas, tujuan, struktur internal organisasi, prosedur, hubungan dan kerjasama dengan berbagai komponen organisasi.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga merupakan konstitusi organisasi di dalam menjalankan visi dan misi organisasi. Sehingga menjadi suatu kewajiban bagi segenap komponen organisasi untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing – masing komponen dalam organisasi.

Anggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia bersifat Nasional dan ditetapkan setiap 5 tahun sekali melalui mekanisme Musyawarah Nasional dengan memenuhi beberapa syarat, seperti yang tertera dalam AD/ART PMI.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI disahkan pertama kali oleh pemerintah dengan Keputusan Presiden RIS No. 25 Tahun 1950. Walaupun telah disahkan oleh Pemerintah, namun AD/ART dapat disempurnakan oleh Musyawarah Nasional PMI.

Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan merupakan penjabaran serta ketentuan lebih lanjut mengenai hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI mengatur hal – hal sebagai berikut:

  1. Nama, waktu, status dan kedudukan
  2. Asas dan tujuan
  3. Prinsip dasar
  4. Lambang dan Lagu
  5. Pelindung
  6. Keanggotaan
  7. Susunan Organisasi
  8. Musyawarah dan Rapat
  9. Kepengurusan
  10. Markas
  11. Upaya Kesehatan Transfusi Darah
  12. Hubungan dan Kerjasama
  13. Perbendaharaan
  14. Pembinaan
  15. Pembekuan Pengurus
  16. Penghargaan
  17. Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga

Sebagai lampiran juga terdapat :

  1. Lambang ( gambar & penjelasan )
  2. Lagu Hymne PMI dan Mars PMI (syair dan notasi nada )
  3. Salinan Keppres No. 25 Tahun 1950 dan Keppres No. 246 Tahun 1963
  4. Susunan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Masa Bakti yang berlaku

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1980

PP No. 18 Tahun 1980 adalah keputusan pemerintah yang memberikan tugas khusus kepada Palang Merah Indonesia untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan Transfusi Darah (UKTD). 

Tugas ini dilaksanakan secara tersendiri, otonom dengan, bimbingan, pengawasan dan pembinaan, baik oleh jajaran Kepengurusan PMI maupun jajaran Departemen Kesehatan.

Kegiatan ini mencakup :

  • Pemilihan (seleksi) penyumbang darah
  • Penyadapan darah
  • Pengamanan darah
  • Penyimpanan darah
  • Penyampaian darah

Pengadaan darah dilakukan atas dasar ‘’ sukarela ‘’ tanpa maksud mencari keuntungan maupun menjadikan darah objek jual beli.

Hasil kegiatan UKTD PMI adalah darah yang sehat, aman dan tersedia tepat waktu. Disamping itu darah dapat diolah menjadi komponen – komponen darah yang dapat diberikan kepada pasien dengan tepat sesuai kebutuhan.

Donor Darah Sukarela (DDS) adalah donor darah yang memberikan darahnya dengan sukarela tanpa melihat sendiri atau mengetahui kepada siapa darah itu diberikan.

Donor Darah Pengganti (DDP) adalah donor darah yang darahnya diberikan untuk menolong saudaranya atau temannya yang sakit yang memerlukan darah.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 023/Birhub/1972

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 023/Birhub/1972, PMI dapat menyelenggarakan Pertolongan Pertama maupun menyelenggarakan pendidikan Pertolongan Pertama serta dapat  mendirikan pos pertolongan pertama.

Peraturan ini menjadi dasar bagi Palang Merah Indonesia dalam menyebarluaskan ketrampilan Pertolongan Pertama baik bagi internal PMI maupun kepada eksternal PMI.

__Terbit pada
November 27, 2019
__Kategori
Kepalangmerahan

Penulis: pmikabupatentebo

Tinggalkan Balasan

banner 72890