Tebo Resmi Ditetapkan Siaga Darurat COVID-19 Patuhi Himbauan Pemerintah

Tebo Resmi Ditetapkan, Siaga Darurat Bencana COVID-19

Spread the love

Pmitebo.or.id, Tanggap Corona – Pemerintah Kabupaten Tebo resmi mengeluarkan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 239 Tahun 2020. Keputusan tersebut mengenai Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona Di Wilayah Kabupaten Tahun 2020. Hingga artikel ini release Jumlah ODP di Kabupaten Tebo tercatat 92 ODP dan 1 PDP. Patut diketahui ODP (Orang Dalam Pemantauan) dan PDP (Pasien Dalam Pemantauan) belum tentu Positif COVID-19.

Langkah yang diambil oleh Pemerintah Tebo patut diapresiasi dan dijalankan oleh seluruh elemen masyarakat dan stakeholder. Tebo Resmi Ditetapkan, Siaga Darurat Bencana COVID-19. Berikut petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 239 Tahun 2020

KEPUTUSAN BUPATI TEBO NOMOR : 239 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA NON ALAM AKIBAT VIRUS CORONA DI WILAYAH KABUPATEN TAHUN 2020
BUPATI TEBO,

Menimbang :

a. bahwa dampak pandemic Covid-19 telah memperlambat ekonomi dunia secara massif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia, untuk itu Pemerintah telah dan terus melakukan langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi beberapa dampak ini;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, epidemik dan wadah penyakit merupakan Bencana Non Alam;

c. bahwa berdasarkan arahan Presiden pada tanggal 15 Maret 2020 di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat diminta kepada seluruh Gubernur dan Bupati serta Walikota untuk terus memonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah situasi serta terus berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan status daerahnya siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non-alam;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2020;

Menimbang :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;

10. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 09 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jambi;

13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 perihal Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

2. Berita Acara Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Non Alam Wabah Penyakit Virus Corona Provinsi Jambi tanggal 17 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2020.

KEDUA : Status Siaga Darurat Non Alam sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Muara Tebo
Tanggal 20 Maret 2020
BUPATI TEBO
Ttd
SUKANDAR

Mari patuhi himbauan pemerintah, dan ikuti perkembangan terbaru pasca Tebo Resmi Ditetapkan, Siaga Darurat Bencana COVID-19.

loading…
__Terbit pada
Maret 26, 2020
__Kategori
Tanggap Corona

Penulis: pmikabupatentebo

Tinggalkan Balasan

banner 72890